Berita

Kejati Didesak Sasar Peran Pejabat Penting Lutim Dalam Kasus Proyek PLTMH

MAKASSAR, BKM–Kejaksaan Tinggi Sulselbar didesak untuk mendalami peran pejabat tinggi Luwu Timur dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Lutim senilai Rp29 miliar. “Kami
meminta Kejati Sulsel agar serius menangani kasus PLTMH Luwu Timur dan tidak tebang pilih karena proyek ini
sudah bergulir di Kejati,” tegas Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang
Makassar, Habibi Masdin, Selasa (24/5). Menurut Habibie, tim penyidik harus meminta keterangan dari Bupati
Luwu Timur (Lutim), Thoriq Husler dalam kasus ini.
Diketahui, proyek PLTMH Lutim tersebar di sembilan kecamatan dengan menggunakan dana APBN serta APBD.
Yang menggunakan APBN adalahPLTMH Bantilang dan PLTMH Mahalona. Sementara tujuh PLTMH lainnya
menggunakan APBD.
Letak proyek PLTMH ini masing-masing di Desa Cendana Kecamatan Burau, Desa Batu Putih, Kecamatan Burau,
Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Desa Mantadulu Kecamatan Angkona. Selanjutnya, Desa Nuha Kecamatan Nuha,
Desa Kawata Kecamatan Wasuponda, Desa Kasintuwu, KecamatanMangkutana dan PLTMH non blok di Kecamatan
Kalaena.
Dari laporan masyarakat yang diterima kejaksaan, diduga pembangunan sejumlah proyek tidak sesuai spesifikasi
yang ditentukan. Indikasinya, ada beberapa PLTMH yang fungsinya untuk menyalurkan listrik di desa tidak
beroperasi setelah pekerjaan itu selesai. Masih menurut Habibie, saat proyek ini berguli Bupati Luwu Timur saat
ini, masih menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Lutim pada tahun 2009. Di mana saat itu Bupati berperan selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“Pada saat proyek ini dibangun tahun 2009 lalu, Bupati menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Lutim waktu itu dan
dalam proyeknya bertindak sebagai KPA. Makanya, kita mendesak kejaksaan untuk memeriksanya,” katanya.
Habibi menyebut jika proyek yang berlangsung sejak tahun 2009 itu memang harus dituntaskan dengan memeriksa
pejabat terkait pada masanya.
“Ini bukan sentimen politik atau lainnya karena pada masa itu memang dia (Bupati) menjabat sebagai Kepala Dinas
ESDM dan baru sekarang menjabat bupati. Kalau memang terlibat, yah diperiksa jangan sampai diabaikan itu,”
jelasnya. (rahmat)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top