Metro

ACC Desak Kejati Usut Dugaan Jual Beli Lahan Negara di Baddoka

MAKASSAR, BKM — Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mengusut tuntas dugaan lahan negara yang diperjual belikan di Baddoka, kelurahan Pai, kecamatan Biringkanaya, Makassar.

Diduga lahan seluas 5.700 meter milik Dinas PU Propinsi Sulsel yang berada di RW 6 Jalan Daeng Matoa, Baddoka itu dijual oleh oknum warga kepada pengusaha property berinisial JR.

Lahan tersebut diklaim dan diduga diperjual belikan tanpa alas hak yang jelas. Ada dugaan, untuk memuluskan transaksi jual beli lahan tersebut, ada persekongkolan antara warga yang mengklaim dengan pihak oknum kelurahan untuk merekayasa berkas/surat tanah, kemudian menjual lahan tersebut ke JR.

“Kejati harus turun, mengusut tuntas lahan negara di Baddoka. Tidak boleh kita biarkan aset negara dikuasai oleh oknum warga yang tidak bertanggungjawab,” kata Wakil Direktur ACC Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun.

Sementara H Taba (80) tokoh masyarakat setempat mengatakan, lahan yang dibeli dan kuasai oleh JR itu adalah tanah negara, milik Dinas PU Propinsi.

“Saya tahu persis itu lokasi di Jalan Daeng Matoa, yang dijadikan Gudang. Itu tanah pemerintah. Saya siap bersaksi di depan hukum jika memang dibutuhkan,” kata H Taba.

Menurut H Taba, oknum Kelurahan Pai mengeluarkan surat penguasaan fisik dan menerbitkan PBB di lokasi tersebut.

“Yang menjadi pertanyaan, kenapa lahan negara dibuatkan surat penguasaan fisik? dan menerbitkan PBB-nya?. Sekali lagi saya bilang, saya siap menjadi saksi didepan hukum terkait kasus ini,” cetus H Taba.

“Sebenarnya saya sudah pernah melaporkan persoalan ini ke Polda. Tapi sampai sekarahg tidak ada tindak lanjutnya,” ujarnya.

Sementara Lurah Pai, Bustan yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengakui jika dirinya telah membuatkan surat penguasaan fisik pada lokasi tersebut.

“Saya memang buatkan surat penguasaan fisik. Karena memang ada dasarnya, rinci. Lokasi itu sudah ditinjau oleh BPN dan sudah dilakukan pengembalian batas,” kata Bustan.

“Memang awalanya lahan tersebut milik PU, tapi setelah dilakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas oleh BPN ada sisa tanah kurang lebih setengah hektar. Nah, selisih hasil pengukuran ulang itu tadilah yang tidak masuk dalam lokasi PU,” jelas Bustan. (drw)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top