Selamat Ibadah Puasa
Gojentakmapan

Disdik Gowa Nilai Jalur Kemitraan Labrak Regulasi Permendikbud 17

Kadis Pendidikan Gowa, Dr Salam bersama Kepala SMPN 4 Sungguminasa, Zubair.

GOWA, BKM — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gowa meminta agar pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Sulsel menghentikan proses penerimaan khususnya untuk jalur kemitraan maupun jalur domisili.

Hal itu diteriakkan Disdik Gowa disebabkan kebijakan PPDB tersebut telah melabrak regulasi Permendikbud No 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru.

Kadis Pendidikan Gowa, Dr Salam usai membuka bimtek dan pembinaan K13 di SMPN 4 Sungguminasa, Sabtu (17/6) pagi mengatakan, kebijakan proses PPDB jalur kemitraan itu melabrak aturan lantaran dalam Permendikbud tersebut tidak disebutkan kata kemitraan. 

“Sekarang ini diterapkan jalur kemitraan dalam penerimaan siswa di SMA dan SMK yang kewenangannya diambilalih oleh Disdik Sulsel. Jalur ini sangat tidak manusiawi. Makanya saya labrak juga dan meminta dihentikan. Kenapa? Sebab di dalam aturan itu tidak satupun ada kata kemitraan. Artinya penerimaan di SMA SMK itu seharusnya tidak mengenal jalur kemitraan. Dengan jalur ini, anak-anak kita sungguh kasihan tidak terakomodir jika tidak mendapatkan persyaratan rekomendasi yang ditandatangani Bupati Gowa sebab telah dipersyaratkan oleh panitia bahwa untuk jalur kemitraan ini harus dapat rekomendasi bupati untuk di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi itu rekomendasi Polda dan Pangdam,” beber Dr Salam.

Terkait persyaratan rekomendasi bupati itulah, dirinya selaku kepala dinas pun sempat dipanggil oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan lantaran bupati juga bingung.

“Sangat tragis memang karena kuota untuk jalur kemitraan hanya 3 persen artinya jumlah siswa yang akan diterima dalam satu ruang kelas untuk setiap sekolah hanya 32 orang saja. Dari jumlah ini tidak mungkin semua calon siswa mendapatkan rekomendasi dari bupati dan kemungkinan hanya 1 persen saja. lalu akan kemana anak-anak yang tidak mendapatkan rekomendasi tersebut,” kata kadis merasa pola ini tidak cocok.

Jalur domisili juga dinilai sangat tidak manusiawi. Dikatakannya, jalur domisili itu kuotanya hanya 90 persen. “Tentang jalur zona atau domisili ini juga sangat merugikan anak-anak. Panitia telah mematok jarak domisili dengan sekolah harus 2 Km. Kebijakan provinsi ini juga sangat melanggar,” katanya. 

“Seharusnya panitia menggunakan  standar normatif jangan mematok jarak 2 Km. Jarak normatif yang dimaksud itu adalah jarak terdekat anak itu ke sekolah. Jadi tidak perlu ditetapkan jarak 2 Km. Kasihan anak-anak kita yang tinggalnya di wilayah Pallangga dan Bontomarannu tidak bisa terakomodir masuk ke SMAN 1 Gowa misalnya. Yang bisa masuk justru anak-anak yang tinggalnya di Makassar seperti  di wilayah Mallengkeri dan Minasa Upa. Ini kan tidak manusiawi. Nah disini peran pemerintah, apa ?…Disini pak bupati betul-betul merasa terpojok,” kata kadis.

Karena dua kebijakan provinsi dalam hal PPDB itu menyalahi aturan maka Kadis Pendidikan Gowa beraksi. “Makanya saya beraksi. Karena kasihan banyak anak-anak Gowa yang justru tidak bisa terakomodir di daerah sendiri. Lalu kemana mereka akan sekolah. Penerimaan jalur zona domisili dan kemitraan ini harus dihentikan, jangan dibiarkan. Ini aturan gila,”  tandasnya.

Terpisah pihak DPRD Gowa yang dihubungi pun mengaku terapan kebijakan dalam PPDB yang dikeluarkan Disdik Sulsel sangat pincang. Seperti dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Gowa, Asriady Arasy. 

“Kami sudah menerima sekian banyak keluhan dalam PPDB khususnya jalur domisili maupun kemitraan. Dua jalur ini betul-betul merugikan dan memang melabrak regulasi permendikbud 17. Senin kami akan panggil UPT SMA SMK yang ada di Gowa,” kata Asriady yang dihubungi via ponselnya. (sar)

loading...
Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top