Sulselbar

Kejati Didesak Usut Sembilan Proyek BNPB di Mamasa

 

MAKASSAR, BKM — Dewan Pimpinan Pusat Pembela Rakyat (DPP-PERAK) mendesak penyidik Kejaksaan Tinggi Sulselbar untuk mengusut adanya dugaan gratifikasi dalam pengelolaan sembilan proyek penanggulangan rawan bencana di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar).

Ketua DPP PERAK, Adiarsa MJ kepada wartawan menegaskan, sembilan proyek ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tahun 2016 sebesar Rp14 miliar. Sebagai leading sektor proyek, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Mamasa.

Sumber anggaran proyek berasal dari dana transisi darurat dan digelontorkan untuk sejumlah titik rawan bencana di Kabupaten Mamasa.

Adapun lokasi yang mendapat kucuran dana masing-masing di Kecamatan Pana, Kecamatan Tabang, pekerjaan perkuatan tebing sungai serta pembangunan Jembatan Tedong-tedong.

Sedangkan proyek jalan longsor dikerjakan di Buda-Taupe, rehabilitasi makau di Kecamatan Mamasa, rehabilitasi jalan di Mambambang, serta di Sungai Tetean. “Kami menduga jika proyek itu tidak dikerjakan sesuai spesifikasi dan kelayakan,” tegas Adiarsa MJ, Senin (19/6).

Adiarsa menyebutkan, dugaan adanya proyek yang dikerjakan asal-asalan, karena ada yang belum cukup setahun sudah mengalami kerusakan di beberapa titik.

Ironisnya, lagi kata Adiarsa, anggaran proyek yang digunakan tersebut, diduga tidak melalui proses tender atau lelang. Proyek senilai Rp14 miliar tersebut disinyalir dipecah-pecah sehingga ada yang melalui penunjukan langsung.

“Kami menduga ada kongkalikong dalam proyek ini. Dengan modus membagi-bagi item pekerjaan, terhadap pihak-pihak tertentu,” tandasnya.

Dengan demikian Adiarsa, meminta kepada pihak Kejati Sulselbar untuk segera menurunkan timnya untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebab menurut dia, proyek tersebut diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin kepada BKM mengaku sangat merespon terkait adanya informasi tersebut. “Kita sangat mendukung serta mengapresiasi, adanya informasi seperti ini,” tandas Salahuddin. Hanya saja kata dia, pihak Kejati belum bisa mengambil langkah-langkah dalam merespon informasi tersebut, sebelum ada data permulaan dalam bentuk laporan serta aduan secara resmi ke pihak Kejaksaan. (mat)

loading...
Comments

Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top