Sulselbar

Warga Mantadulu Resmi Gugat Bupati Lutim dan PTPN XIV

 

LUTIM, BKM — Warga desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Luwu Timur mendatangi kantor Pengadilan Negeri (PN) Malili, Kamis (6/7). Kedatangan warga ini untuk memasukan gugatan terkait kasus dugaan pencaplokan tanah warga oleh PTPN XIV PKS II Malili.

Dalam materi gugatan yang diajukan tersebut, warga telah melayankan gugatan terhadap Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) dan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV PKS II Malili.

Warga Mantadulu melalui kuasa hukum, Basnar mengatakan, ratusan hektare lahan warga Mantadulu telah dikuasai oleh PTPN XIV PKS II Malili sejak tahun 1994 lalu hingga saat ini. Padahal, warga yang berada didesa Matadulu ini telah memiliki sertifikat.

Dirinya menjelaskan, warga pemilik tanah didesa Matadulu terdiri dari warga transmigrasi pemegang sertifikat, Surat Keterangan Tanah (SKT), petani penggarap yang memegang surat keterangan dari desa atau Camat, dan masyarakat adat Pamona atau padoe yang turun temurun.

“Objek gugatan adalah merupakan satu kesatuan tanah hamparan yang berlokasi didesa Matadulu. Sebagaimana tergambar dalam peta pengembalian batas yang seluruhnya dikuasai oleh tergugat (PTPN) sejak tahun 1994 sampai sekarang,” ungkapnya.

Basnar menambahkan, ganti rugi yang diajukan warga Mantadulu dalam berkas perkara dengan nomor 34 / Pdt. 0 / 2017 / PN. MH senilai Rp837 milyar mulai dari ladang yang tidak dinikmati, tanaman yang tumbuh dan rusak serta hak pengelolaan yang tidak dilakukan.

“Selain itu, kami juga meminta agar tanah warga dikembalikan dan in material 20 milyar. Tanah masyarakat yang dikuasai tergugat seluas kurang lebih 570 hektare,” ungkap Basnar, Jum’at (7/7).

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malili, Khaerul yang ditemui awak media diruang kerjanya, Jum’at (7/7) kemarin membenarkan adanya gugatan dari masyarakat Mantadulu soal lahan yang dikuasai oleh PTPN XIV PKS II Malili.

Menurutnya, pihaknya terlebih dahulu mempelajari sebelum dilakukan sidang. “Kita kaji terlebih dahulu gugatan ini setelah itu dan In Shaa Allah sidang perdana akan kita gelar pekan depan,” ungkap Khaerul. (Alp)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top