Metro

Kejari: Kejaksaan Bukan Momok Menakutkan

Kajari Makassar Dicky Rachmat Raharjo menjelaskan terkait tindak pidana korupsi di aula Kantor Kecamatan Makassar, Selasa (11/7) tadi.

MAKASSAR, BKM — Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Dicky Rachmat Rahardjo, mengatakan, selama ini kejaksaan sering dianggap sebagai momok yang menakutkan dan menyeramkan. Baik itu di mata masyarakat maupun di lingkup pemerintah daerah.
” Selain dalam penegakan hukum, kejaksaan juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat. Serta pendampingan hukum terhadap pemerintah dalam hal pemberian konsultasi hukum,” ujar Dicky Rachmat Rahardjo, dalam memberikan penyuluhan hukum, kegiatan Jaksa Samboritta di kantor Kecamatan Makassar, Selasa (11/7).
Dengan adanya program penyuluhan hukum seperti ini, tentunya peran Kejaksaan dalam hal ini bisa lebih mengedepankan aspek pecegahan (preventif) ketimbang penindakan.
“Saya akan coba mengurangi imej ketakutan serta keragu-raguan masyarakat terhadap Kejaksaan,” tandasnya.
Sebab imej yang terbangun di masyarakat saat ini, utamanya pemerintah daerah, sering ada ketakutan dalam melaksanakan kegiatannya.
Dicky mengimbau dengan adanya pendekatan dan penerangan hukum seperti ini, tentunya masyarakat atau pihak pemerintah tidak perlu lagi ada ketakutan serta merasa khawatir dengan Kejaksaan.
“Saat ini kita telah membuka pintu bagi siapa saja, yang ingin mendapat penerangan serta konsultasi hukum,” imbuhnya.
Intinya menurut Dicky, kedepannya akan membuka diri serta akan berupaya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum. Sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan kedepannya, agar bisa tercipta hubungan yang bersinergi antara Kejaksaan dengan masyarakat maupun pemerintah.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Makassar, Alham, dalam penyuluhan hukumnya kali ini meminta agar setiap aparat pemerintah daerah untuk bisa meminimalisir celah terjadinya tindak pidana korupsi dan pungutan liar (Pungli).
” Dengan adanya penyuluhan dan penerangan hukum seperti ini, bisa melahirkan aparat yang bebas dari korupsi dan pungli,” tandasnya di depan seluruh lurah se Kecamatan Makassar, bagian keuangan kecamatan dan kelurahan serta staf.
Artinya kata Alham, Pemerintah daerah harus bisa dan mau membuka diri kepada pihak Kejaksaan. Dengan mau berkonsultasi dan butuh pendampingan dalam hal hukum.
Agar bisa terbangun sinergitas yang melekat antara Kejaksaan dengan pihak pemerintah daerah.(mat-jun)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top