Bisnis

Koperasi Harus Dipisahkan dari UKM

Ketua komisi VI Sirajuddin Sewang memberikan keterangan usai memimpin rapat disela-sela Kongres Koperasi, Jumat (14/7).

 

MAKASSAR, BKM–Salah satu poin rekomendasi yang diajukan dalam rapat komisi VI yang membahas soal kebijakan pembangunan koperasi Indonesia bahwa koperasi harus dipisahkan dari usaha kecil dan menengah (UKM).

“Kalau mempelajari inti dari satu UU perokonomian, maka Koperasi itu dari bawah bukan dari atas. Untuk itu diperlukan kontrol dari pemerintah. Lagi pula koperaso harus dipisahakan dari UKM agar bisa fokus pada usaha koperasi di Indonesia,”ujar wakil ketua umum Dekopin Sirajuddin Sewang usai memimpin rapat komisi VI di arena kongres koperasi di Grand Clarion Hotel, Jumat (14/7). Adapun Bundes, menurut Surajuddin tidak diatur dalam UU karena semua kepentingan kepala desa. Kongres dihari kedua sudah masuk pada agenda pembagian komisi-komisi.

Komisi 1 dipimpin. Dr Ir HRahman Halid membahas soal koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.
Komisi i diikuti 128 peserta.Komisi II dipimpin H Mahadi Bahtera membahas soal pendidikan koperasi Indonesia. Komisi ini diikuti 126 peserta. (arif)

loading...
Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top