Sulselbar

LBH Demokrasi: Penerima Raskin Harus Didata Ulang

Candra Muhtar

SOPPENG, BKM — Penyaluran Beras Miskin (Raskin) yang dilakukan pemerintah terkadang memunculkan kecemburuan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Untuk itu penerima bantuan pemerintah tersebut perlu didata kembali.

Sebab masih banyak penerima raskin yang tergolong mampu, namun tetap menerima beras miskin, sebaliknya masih ada yang dianggap berhak menerima tapi justru tidak kebagian.

Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Pengkajian (LBHP) Demokrasi Kecamatan Marioriawa Muh Candra Muhtar kepada BKM, Sabtu (12/8/2018).

Menurut Candra penerima manfaat raskin perlu didata ulang, karena data penerima raskin saat ini cenderung menggunakan sistem “Kekeluargaan”. Makanya penerima raskin harus didata ulang.

“Saya lihat di kelurahan Manorangsalo Kecamatan Marioriawa masih banyak orang yang dianggap mampu tapi dapat jatah raskin. Lebih lucu bagi mereka yang dianggap mampu seakan akan malu disebut miskin,” ujarnya.

Sementara Lurah Manorangsalo Firman  mengatakan bahwa semua data penerima manfaat raskin itu dianggap berhak dan layak menerima raskin. Apalagi itu melalui rapat dengan para warga termasuk RT RW.

“Memang masih banyak dianggap berhak menerima, tetapi jatah untuk Manorangsalo ada pengurangan 97 jatah raskin. Jadi memang masih banyak yang berhak tidak dapat,” kata Firman. (sartono)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top