Nasional

LP2M Unhas dan KSOP Parepare Gelar Sosialisasi Standarisasi Internasional Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan

PAREPARE, BKM — Tim LP2M Unhas dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Parepare menggelar sosialisasi standarisasi internasonal pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di Pare Beach Hotel, Kota Parepare, Sulsel, Kamis (25/8/2017).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Asrul, SIP selaku pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Pare-Pare, menghadirkan dua pembicara utama yakni Guru Besar Hukum Laut Internasional Unhas, Prof Dr Marcel Hendrapati, SH MH dan Drs Dirk Agus Praktisi dan salah satu Kepala Sub Bagian di Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar.

Kedua pembicara utama tersebut dimoderatori oleh Kadarudin, S.H., M.H., DFM.

Acara yang dihadiri kurang lebih 50 orang ini sangat interaktif, sehingga acara yang semula dijadwalkan hanya 3 jam namun berlangsung hingga 5 jam. Peserta dihadiri oleh para staf KSOP Pare-Pare, masyarakat, pegawai lelabuhan, dan mahasiswa di kampus yang ada di Parepare.

Pihak KSOP Parepare menyambut baik acara ini dan mengharapkan acara-acara serupa dapat dilaksanakan kembali dengan menghadirkan para stakeholder seperti pihak Kepolisian, TNI, dan unsur pemerintah daerah.

Drs Dirk Agus mengungkapkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pelabuhan-pelabuhan yang ada saat ini adalah jumlah pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negari cukup banyak.

Anggaran untuk penyediaan fasilitas pengamanan pelabuhan terbatas, organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengamanan di pelabuhan telah dibentuk, tetapi belum optimal, kewajiban yang belum dilaksanakan karena jabatan PFSO dirangkap sehingga pejabat tersebut sibuk dan terbatas waktunya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, dan permasalahan kesiapan Sumber Daya Manusia.

Sedangkan Prof. Dr. Marcel Hendrapati, S.H., M.H., dalam presentasinya mengungkapkan bahwa negara kita (Indonesia) sangat tergantung pada angkutan kapal lewat laut, utamanya perdagangan keluar negeri, oleh karenanya keamanan dan keselamatan kapal serta pelabuhan dimana kapal tersebut berlabuh, mutlak diperlukan, ancaman terhadap keamanan kapal sudah sering terjadi yang sudah barang tentu membawa kerugian besar bagi kapal maupun perusahaan.

Harus diakui bahwa penerapan ketentuan-ketentuan dalam ISPS Code di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan, karena itu masih membutuhkan upaya keras dan sungguh-sungguh dari semua pihak terkait khususnya dalam upaya mewujudkan “Poros Maritim” di Indonesia, kondisi fisik, letak, maupun keadaan lingkungan umumnya pelabuhan di Indonesia ikut memberi andil dalam hambatan penerapan ISPS Code.

Pemerintah Indonesia sebagai Contracting Government, lewat Ditjen Perhubungan Laut perlu selalu melakukan pengawasan dalam penerapan aturan ini, baik di pelabuhan maupun di kapal-kapal.

Pada bagian penutup, Kadarudin, S.H., M.H., DFM., sebagai moderator memuat catatan-catatan penting berupa IMO melalui konferensi pada Desember 2002 menetapkan amandemen terhadap SOLAS 1974, dimana SOLAS yang pada hakekatnya adalah tentang Keselamatan Jiwa di Laut, tetapi dengan amandemen ini maka SOLAS juga mencakup keamanan kapal dan Pelabuhan (Darat).

Hal ini berarti bahwa keamanan kapal dan pelabuhan adalah bagian integral dari keselamatan di laut. Masalah yang dihadapi di Indonesia adalah sulit memisahkan mana pelabuhan untuk kepentingan domestik, mana pelabuhan Internasional.

Dapat dikatakan seluruh pelabuhan (besar) di Indonesia melayani kedua-duanya dan berada dalam satu wilayah domestik (nasional) dan internasional, hanya dipisahkan menngenai daerah sandar di dermaga. Oleh sebab itu, pemerintah pusat harus memikirkan persoalan ini secara komprehensif dan para stakeholder harus memaksimalkan perannya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, serta kebijakan dalam menyikapi ego sektoral yang selama ini terjadi di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia.

Di wilayah administrasi Kota Parepare terdapat satu pelabuhan besar dari total keseluruhan tiga pelabuhan, yakni Pelahuhan Nusantara yang merupakan pelabuhan yang terbesar di Kota Parepare yang digunakan untuk bongkar muat barang, hewan, dan penumpang antar pulau seperti pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.

Pelabuhan tersebut dapat menjadi sampel bagi pelabuhan-pelabuhan yang khususnya ada di Kota Parepare dan umumnya sejumlah pelabuhan yang ada di Sulawesi Selatan.

Tim LP2M Unhas hendak melihat sejauhmana kesiapan pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang ada di Kota Parepare sesuai dengan standar pengaturan internasional yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan dua) dari lima program prioritas Walikota Parepare Tahun 2013-2018, yakni mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup. Dan pemantapan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.

Mengingat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah (khususnya fasilitas pelabuhan sesuai dengan standar internasional), dan penegakan supremasi hukum di segala bidang (salah satunya penertiban dan penegakan aturan pengamanan kapal dan pelabuhan yang sesuai dengan standar internasional), maka sosialisasi mengenai standarisasi internasional pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan sangat perlu dilakukan.

Terjadinya pencurian barang-barang milik penumpang kapal Pelni di Pelabuhan Nusantara, Parepare, dan pada tanggal 14 Januari 2014 warga Kota Parepare, dihebohkan penemuan mayat perempuan muda terapung di Dermaga Nusantara Parepare, mayat tanpa identitas itu pertama kali ditemukan seorang warga yang hendak memancing. Hal ini tentu saja bisa terjadi dan sulit untuk diungkap pelakunya jika fasilitas yang ada di pelabuhan kurang memadai serta sangat jauh dari apa yang dipersyaratkan sesuai dengan standar internasional atau The International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

Dengan mengacu pada kenyataan di pelabuhan, serta aturan yang harus dipenuhi oleh pelabuhan-pelabuhan internasional yang ada di Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization (IMO) dan  konsekuensi negara pihak peratifikasi SOLAS Conventioan dan yang telah mendeklarasikan tunduk padan ISPS Code, maka pelabuhan-pelabuhan internasional Indonesia harus memenuhi standar internasional pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. (rls)

 

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top