Nasional

Pengajar Hukum Internasional Unhas Turut Mendeklarasikan Pernyataan Sikap tentang Tragedi Kemanusiaan di Myanmar

Professor S.M. Noor bersama Professor Hikmahanto Juwana seusai pembacaan Deklarasi Bukittinggi, Kamis (7/9/2017).

BUKITTINGGI, BKM — Akademisi Fakultas Hukum Unhas yang tergabung dalam Departemen Hukum Internasional (HI) bersama para pengajar HI se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Internasional (APHI) menyatakan sikap terkait dengan kondisi krisis kemanusiaan di Myanmar yang bertajuk Deklarasi Bukittingi.

Salah satu pencetus deklarasi Prof. S. M. Noor menyatakan bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan pembiaran atas tragedi kemanusiaan berupa pembersihan etnik (ethnic cleansing) dan pengusiran pada suku Rohingya yang tidak diakui sebagai penduduk oleh otoritas Myanmar.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Makassar ini, hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran pada nilai-nilai hak asasi manusia sekaligus mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam deklarasi tersebut yang dibacakan oleh Prof. Dr. Hikmahanto Juwana selaku ketua asosiasi dengan tegas meminta kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan upaya-upaya baru yang mengarah ke praktik kejahatan genosida atas penduduk sipil Rohingya.

Untuk itu pula dalam butir lain pada Deklarasi Bukittinggi ini, para deklarator meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota negara ASEAN terbesar untuk melakukan lobi-lobi internasional yang lebih intensif dan melibatkan seluruh anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menekan Myanmar agar segera menghentikan praktik kejahatan genosida dan sekaligus menyelesaikan persoalan tragedi kemanusiaan ini secara permanen dan damai.

Deklarasi Bukittinggi ini dibacakan disela-sela acara Simposium Nasional APHI di Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis (7/9/2017) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas serta dihadiri puluhan dosen hukum internasional dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. (rls)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top