Nasional

Gawat!! Sudah 77 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

Ilustrasi

JAKARTA, BKM — Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) mengaku prihatin dengan banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

HMPI berharap kepala daerah lain meningkatkan integritasnya agar tidak ada lagi yang terlibat korupsi.

Ketua HMPI, Andi Fajar Asti menyebut penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang terjadi di beberapa penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka adanya korupsi oligarki yang terjadi mencontohkan pada empat kasus di beberapa waktu terakhir. Pertama, adanya Operasi Tangkap Tangan yang terjadi pada Bupati Batubara. Kedua, terjadinya Operasi Tangkap Tangan pada penyelenggara pemerintah daerah di Kota Banjarmasin. Ketiga, Operasi tangkap tangan Walikota Tegal dan beberapa penyelenggara pemerintah daerahnya. dan Keempat, OTT Walikota Batu, Jawa Timur.

“Ini menunjukkan sampai saat ini, genap 77 kepala daerah tersangkut kasus Korupsi yang ditangani KPK,” katanya.

Terkait fenomena ini Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI)  mengajak  pemerintah daerah (gubernur, Bupati dan Walikota) lebih banyak bekerja di daerahnya dari pada ke Jakarta dan Luar Negeri.

HMPI juga menyerukan kepada semua Kepala Daerah dan DPRD untuk hidup sederhana dan meninggalkan gaya hidup yang berlebihan (glamour). Selain itu juga menyerukan kepada semua Kepala Daerah dan DPRD untuk dapat melindungi dan mengawal investasi di daerahnya dengan tidak memalak investor yang mengakibatkan korupsi oligarki yang massif terjadi, sehingga menghambat investasi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami juga mengajak seluruh Kepala Daerah dan DPRD untuk tidak melakukan subordinasi dan despotisasi kepada seluruh penyelenggara daerahnya yang mempunyai komitmen untuk tidak korupsi dan berkomitmen dengan visi-misi yang populis,” katanya.

Kepada Presiden Jokowi, HMPI meminta untuk menegur langsung Kepala Daerah yang diduga keras melakukan Pungli terhadap pengusaha yang sudah berinvestasi untuk pembangunan daerah.

Sebagaimana Low Profile Presiden Jokowi, menantan presiden Jokowi untuk menegur langsung dugaan kepemilikan Pesawat Jet pribadi beberapa Kepala daerah karena tidak sesuai asas kepatutan dan jauh dari kebutuhan kerja-kerja pemerintahan. Kepemilikan pesawat Jet Kepala daerah juga sangat melukai rakyatnya dengan kondisi ekonomi yang semakin susah. (rls)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top