Sulselbar

Panwaslu Luwu Surati Bupati Soal ASN Terlibat Pilkada

Kaharuddin

 

LUWU, BKM–Jelang tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon (paslon) bupati dan Wakil bupati Luwu Tahun 2018, Panwaslu Kabupaten Luwu mulai mengoptimalkan upaya pencegahan dini. Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Luwu, Kaharuddin mengatakan, dirinya telah mengirim surat kepada Bupati Luwu, Andi Mudzakkar.

Surat tersebut berisikan hal-hal yang sangat perlu diperhatikan untuk menjaga martabat dan kualitas perhelatan Pilkada di Luwu.

“Sebagai upaya pencegahan awal kita telah bersurat ke Bupati Luwu. Isinya tentang larangan ASN, anggota TNI, Polri, kepala desa dan lurah, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” ujar Kaharuddin, Selasa (10/10). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Lanjutnya, di pasal 71 ayat 2 juga menerangkan Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Dia menuturkan, pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dengan denda maksimal Rp 6 juta, yang tertera dalam Pasal 188 dan 190 Undang-Undang No 1 Tahun 2015.

Alumni Pasca Sarjana UMI ini berharap, setelah surat dari Panwaslu Kabupaten diterima oleh Bupati Luwu, ada surat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten untuk menghimbau ASN dan kepala desa, serta lurah agar bersikap netral. (irwan musa)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top