Kriminal

Ini Dia Harta Milik Ahmad Lusi yang Dirampas Negara…

Enam unit mobil dan satu motor dari 121 jenis item barang bukti harta benda milik Ahmad Lusi yang akan dirampas untuk negara.

 

SIDRAP, BKM –Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Pameo ini patut dialamatkan kepada terpidana Ahmad Lusi bin Lulu Sima (48). Pasalnya, tim Majelis Hakim (MH) Pengadilan Sidrap menghukum terdakwa Ahmad Lusi enam tahun penjara dan subsider Rp1 miliar atau 1 bulan kurungan badan atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Putusan tersebut diketahui setelah sidang putusan PN digelar, Kamis malam (2/11).

Dalam amar putusan MH, Ahmad Lusi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan pidana pencucian uang dari hasil kejahatan Investasi Bodong Uang Dinar Irak.

Daftar korban yang menjadi nasabah Yayasan Ummur Khair yang dipimpin Ahmad Lusi ini sebanyak 816 orang nasabah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Korbannya paling banyak di sejumlah daerah di Sulsel.

Selain menghukum penjara, harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik terpidana juga dirampas seluruhnya untuk negara. Total keseluruhan barang bukti disita mencapai 570 unit dari 121 item jenis seperti handphone berbagai tipe dan merk, jam tangan, Laptop, buku tabungan, sertifikat, uang dinar Irak, mesin foto copy, Handycamp, kendaraan roda dua dan empat dan masih banyak lainnya.

Dalam perkara ini, ada 10 orang korban resmi melapor untuk tindakan TPPUnya. Semua hasil rampasan ini akan dilelang untuk umum jika sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Pasca divonis 6 tahun penjara, Ahmad Lusi langsung menyatakan banding. Begitupun pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyatakan pikir-pikir selama 7 hari pasca sidang, Kamis (2/11).

Dalam pokok perkara setebal 120 halaman yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Bintang AL,SHMH beranggotakan, Andi Maulana dan Satriany Alwi,SHMH ini, memerintahkan seluruh harta benda sebanyak 121 item jenis barang bukti sitaan selama ini resmi dirampas untuk negara. Dakwaan JPU berhasil dibuktikan MH sesuai putusan bernomor 132/Pi.Sus/2017/PN.Sdp tertanggal 27 September 2017.

Majelis Hakim berpendapat pasal yang bisa dibuktikan yaitu sesuai pasal 3 ayat (1) huruf c Junto Pasal Pasal 2 ayat (1) huruf q UU RI nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan Atas UURI No.15 Tahun 2002 tentang TPPU Junto Pasal ayat 64 ayat (1) KHUPidana.

Dan pasal 3 jo pasal 2 hurif R UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan TPPU. Putusan itu, turun 3 tahun dari tuntutan JPU yang menuntut Ahmad Lusi 9 tahun penjara.

Sementara menanggapi putusan itu, terdakwa Ahmad Lusi menyatakan banding. Namun pihak JPU sendiri menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. (ady)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top