Gojentakmapan

Tiga Kali Banggar Boikot Rapat KUA-PPAS, Begini Tanggapan Dosen HTN Unhas…

Muh Zulfan

GOWA, BKM — Parah, pimpinan DPRD Gowa, Ansar Zaenal Bate sudah tiga kali menskorsing rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Alasannya anggota Banggar DPRD belum juga mau hadir dalam rapat tersebut.

Rapat pertama digelar Rabu (29/11) pukul 16.00 Wita. Hingga jelang magrib hanya enam orang anggota Banggar dewan yang hadir. Akhirnya pimpinan dewan menskorsing rapat dan menundanya. Besoknya, rapat ini kembali digelar pukul 09.00 Wita, namun anggota banggar kembali tak qorum.

Akhirnya pimpinan dewan memutuskan menggelar rapat ketiga pada Kamis itu pukul 16.00 Wita, namun hingga jelang magrib pun yang ada di ruang Baruga Pattingaloang hanya empat pimpinan DPRD, Sekda Kabupaten Gowa, Muchlis, Kepala Bappeda Gowa, Taufik Mursad serta beberapa anggota Banggar dan Sekwan serta staf Setwan. Kembali pimpinan dewan menskorsing rapat hingga beberapa hari ke depan.

“Saya tak habis pikir alasan Banggar yang tidak hadir. Seharusnya kan hadir dan kemukakan alasannya dengan jelas di forum jangan bicara di luar,” kilah Ketua DPRD Gowa, Ansar Zaenal Bate berharap para anggota Banggar mengubah mindset berpikirnya agar lebih paham aturan perundang-undangan.

Terpisah, Sekda Kabupaten Gowa, Muchlis yang dimintai tanggapannya setelah rencana rapat ketiga kali diskorsing di depan ruang kerjanya mengajak semua anggota Banggar sebaiknya hadir pada rapat berikutnya agar pembahasan KUA-PPAS bisa diselesaikan.

Soal ketidakhadiran anggota Banggar menurut Muchlis kemungkinan karena ada halangan besar atau karena sakit.

“Kita harus berpikiran positif saja,” jelasnya kepada sejumlah media.

Ditanya sampai kapan batas waktu penundaan yang bisa berujung pada penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menurut Muchlis, 60 hari setelah penyerahan KUA-PPAS dan 15 hari setelah dua bulan dokumen itu masuk.

Sementara itu aksi boikot rapat yang dilakukan anggota Banggar DPRD ditanggapi dosen Hukum Tata Negara (HTN) Unhas, Muhammad Zulfan. Kepada media, Jumat (1/12) siang, Zulfan menilai bahwa ulah Banggar memboikot rapat tersebut merupakan langkah keliru.

“Ini tidak mencerminkan  mereka sebagai wakil rakyat. Dan kesannya mereka hanya memikirkan dan memperjuangkan  diri sendiri. Alasan ketidakhadiran mereka (anggota Banggar) karena alasan penjadwalan yang tidak melalui Badan Musyawarah (Bamus) malah tidak tepat jika dijawab dengan tidak hadiri rapat. Mekanismenya, bukan tidak menghadiri. Seharusnya karena berbicara kepentingan rakyat, mereka harus hadir. Jika memang ada yang diprotes, protes dalam rapat, kan ada hak untuk melakukan intrupsi,” kata Zulfan.

Zulfan mengatakan, jika rapat pembahasan itu terus diulur maka masyarakat yang  akan menjadi korban padahal masyarakat berharap banyak pada anggota dewan sebagai perwakilan mereka di parlemen.

“Kalau ada mekanisme yang keliru dalam penjadwalan rapat, harusnya, para anggota Banggar ini tetap hadir dengan memegang prinsip mengedepankan kepentingan rakyat. Kalau mereka tidak hadir berarti posisi mereka di dewan bukan untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.

Ia mengatakan, masalah politis yang tidak prinsipil harusnya dikesampingkan untuk kepentingan masyarakat umum. Anggota dewan dipilih oleh rakyat, dan tujuan mereka duduk adalah menjadi wakil kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. (sar)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top