Sulselbar

Minta Kenaikan ADD 10 Persen Dikaji, Kades Sebut Kader PKS Gagal Paham

sejumlah kades berposes bersama usai mengikuti bimtek tata kelola pemerintahan.

TAKALAR, BKM–Rencana kenaikan alokasi dana desa (ADD) 10 persen yang telah disepakati oleh pemerintah kabupaten dan badan anggaran DPRD Takalar kembali mendapat batu sandungan. Retelah rencana tersebut diprotes oleh fraksi PKS dan menuntut banggar agar kenaikan ADD 10 persen yang akan direalisasikan tahun anggaran 2018 mendatang dikaji ulang.

Protes dan permintaan tersebut menyeruak saat, Mardiana Tanning anggota dewan dari Fraksi PKS membacakan pandangan fraksinya saat rapat paripurna digelar baru baru ini.

“Pernyataan agar kenaikan ADD 10 persen dikaji ulang oleh fraksi PKS sudah dinotulenkan oleh sekretariat dewan setelah rapat paripurna digelar baru baru ini,” ujar Ketua DPRD Takalar, H Muhammad Jabir Bonto, belum lama ini.

Sementara itu, kepala desa selaku penerima manfaat dari kenaikan ADD 10 persen menyebut Fraksi PKS Takalar telah gagal paham memahami aturan dan regulasi serta undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

“Kalau mereka akan mengkaji ulang kenaikan ADD berarti mereka (Fraksi PKS) telah gagal paham isi undang undang desa, dan yang perlu dipahami oleh anggota dewan adalah ketika ADD tidak dinaikkan 10 persen, Kabupaten Takalar akan menerima sangsi, dan kami pikir kenaikan ADD itu sangat pro rakyat karena bersentuhan dengan orang banyak,” Urai Dunial Maulana, Kades Bontomarannu, usai mengikuti bimtek dengan tata pemerintahan, Sabtu (2/12)

Dunial Maulana yang juga salah satu pengurus Apdesi Takalar selain mengecam rencana pengkajian ulang kenaikan ADD tersebut, pihaknya juga mempertanyakan eksistensi fraksi PKS sebagai wakil rakyat

“Ada apa dengan fraksi PKS yang ingin mengkaji ulang kenaikan ADD, sementara fraksi dan anggota dewan yang lain setuju. Kenaikan ADD ini sangat jelas regulasinya dibanding program yang dijanjikan ke masyarakat yang belum memiliki regulasi, yang pasti kenaikan ADD itu juga merupakan janji bupati terpilih yang juga Kader PKS,” tandas Dunial Maulana. (ari Irawan)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top