Berita

HMI Minta Banggar DPRD Gowa Buka-bukaan

Taufik Husaini

GOWA, BKM — Alasan sebagian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gowa melakukan pemboikotan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Gowa masih diragukan.

Beberapa elemen masyarakat bahkan terang-terangan meragukan alasan penjadwalan yang tidak melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebagai alasan utama pemboikotan tersebut.

Pasalnya, dari komentar anggota Banggar di media, terkesan masih ada yang tidak diungkapkan secara terang benderang.

Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulselbar, Taufiq Husaini, Minggu (3/12/2017), mengatakan, alasan Banggar yang tidak prinsipil dalam melakukan pemboikotan, mengesankan adanya masalah utama yang tidak terungkap.

“Dari kacamata saya, alasan yang dilontarkan oleh anggota Banggar yang memboikot benar-benar bukan hal yang prinsipil. Makanya wajar, jika ada dugaan jika itu hanya alasan yang dibuat-buat padahal mungkin ada alasan yang lebih sensitif yang tidak diungkapkan,” kata Taufiq.

Atas dasar itu, ia meminta anggota Banggar yang melakukan pemboikotan dan Pemerintah Kabupaten Gowa sebaiknya buka-bukaan alasan yang sebenarnya dibalik pemboikotan pembahasan KUA PPAS tersebut.

“Biar bagaimanapun, APBD ini bukan hanya soal eksekutif dan legislatif, ini soal rakyat,” ujarnya.

Jika hanya soal penjadwalan yang tidak melalui Bamus, kata Taufiq, harusnya tidak sampai pada pemboikotan yang bisa berujung merugikan kepentingan rakyat.

“Ini sama saja mengorbankan rakyat karena ego yang mengatasnamakan aturan. Wakil rakyat mestinya paham tugas utamanya, yakni membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program pro rakyat, bukan malah menghalangi pembangunan dengan memanfaatkan kewenangannya di legislatif,” kritiknya.

Sebelumnya, salah satu anggota Banggar, Asriady Arasy, mengungkapkan, ada beberapa hal yang menyebabkan sebagian besar Banggar enggan menghadiri rapat pembahasan KUA PPAS. Selain soal penjadwalan yang tidak melalui Bamus, ada hal lain yang menurutnya juga melatar belakangi hal itu.

“Ada hasil kesepakatan di rapat banggar yang tidak diakomodir sekwan, seakan-akan sengaja disembunyikan,” kata Asriady.

Sayangnya, ia enggan mengungkap hasil kesepakatan Banggar yang dimaksud yang tidak diakomodir Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Gowa.

Sementara itu, Sekwan DPRD Gowa, Yusuf Sampera, enggan berkomentar terkait kesepakatan Banggar yang tidak diakomodirnya.

“Saya kurang tau dik. Tanyakan langsung ke Banggar apa yang dimaksud,” kata Yusuf. (sar)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top