Gojentakmapan

Adnan Beberkan Kejanggalan Usulan Banggar

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan berbincang dengan Sekwan, Yusuf Sampera terkait detil rincian anggaran dewan.

GOWA, BKM — Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan membeberkan ketidaklogisan usulan penambahan anggaran yang diajukan dewan sebesar Rp 19 miliar.

Kepada media sesaat sebelum meninggalkan kantornya, Selasa (5/12/2017) pukul 16.25 Wita, usai menerima penjelasan dari Sekretaris DPRD Gowa, Yusuf Sampera, bupati mengaku apa yang diminta itu sangat tidak wajar.

“Logisnya dimana? Tahun 2016 lalu, dewan bisa terbitkan 20 Perda dengan anggaran hanya Rp16 miliar, kenapa di tahun 2018 dewan malah usulkan penambahan hingga Rp19 miliar dengan prolegda hanya 12 Perda saja. Jadi logisnya dimana?,” kata bupati.

Adnan menilai pernyataan sejumlah anggota Banggar bahwa permintaan anggaran sebesar Rp19 M itu wajar itu sangat berbeda dengan hitungan pemerintah kabupaten.

Menurut Adnan, kalau memang Banggar tidak mau membahas KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementata), maka Pemkab akan dorong peraturan kepala daerah.

“Yang jelas kami tidak akan akomodir yang Rp19 miliar. Kepentingan rakyat harus diutamakan ketimbang kepentingan pribadi apalagi anggaran itu hanya semata-mata untuk pembiayaan perjalanan,” tandasnya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Gowa, Yusuf Sampera juga menjelaskan sejumlah item pembiayaan dewan. Salah satunya adalah anggaran Pansus.

Untuk satu pansus itu anggarannya dialokasi sebesar Rp338 juta. “Jika ada dua pansus, maka dialokasikan hanya Rp 600 juta lebih saja,” jelas sekwan di hadapan media.

Sementata itu, bupati juga meminta sekwan merincikan pembiayaan jika dewan minta Rp19 miliar.

“Jika kita rincikan perjalanan dewan berdasarkan angka 19 miliar itu juga, maka anggota dewan hanya berkantor tujuh hari dalam sebulan saja, wajar tidak?” timpalnya.

Ditanya soal langkah Pemkab Gowa menyikapi masalah tersebut, Adnan mengatakan pihaknya tetap menunggu Banggar untuk melakukan pembahasan.

Tapi jika tetap tidak mau, maka eksekutif bisa mengambil sikap mendorong Perkada ke pemerintah provinsi.

“Perkada bisa diterbitkan setelah 60 hari dari awal tidak dilakukannya pembahasan. Yang jelas semua bisa berpengaruh kecuali anggaran pusat. Hampir semua daerah terlambat pembahasannya. Yang jelas kami (pemerintah) tidak mau dampak dari semua ini membuat kita terpaksa melakukan pengembalian,” jelas Adnan.

Ia juga kembali mempertegas bahwa keterlambatan penyerahan KUA-PPAS didasari empat faktor yang telah disebutkan sebelumnya. (sar)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top