Gojentakmapan

Legislator Gowa Bilang Usulan Anggaran Rp19 M Wajar dan Logis

Asriady Arasy dan Robby Harun

 

GOWA, BKM –Aksi boikot rapat pembahasan KUA-PPAS makin berpolemik. Bupati Gowa, Adnan pun mengeluarkan pernyataan. Usai bupati mengemukakan berbagai hal, sejumlah anggota Banggar DPRD Gowa beriak.

Dua dari 12 anggota Banggar yang melakukan aksi boikot yakni Asriady Arasy (Fraksi Partai Demokrat) dan Robby Harun (Fraksi Partai Gerindra). Kepada media, Selasa (5/12), Asriady dan Robby mengatakan, selaku anggota Banggar mereka tidak dalam posisi mau membantah apa yang telah dijelaskan Bupati Gowa.

“Saya tidak dalam posisi mau membantah apa yang disampaikan pak Bupati. Memang betul ada pengusulan anggaran sebesar Rp 19 miliar ke beliau. Sebenarnya jika dibandingkan tahun lalu penambahannya hanya sekitar kurang lebih Rp 9 miliar. Saya mewakili teman-teman Banggar mau meluruskan saja,” jelas Asriady.

Asriady yang juga Ketua Komisi IV menguraikan, bahwa usulan penambahan anggaran DPRD didasari oleh surat permintaan pimpinan kepada anggota DPRD waktu itu terkait program usulan. Dimana menghasilkan usulan yang salah satunya adalah penambahan anggaran.

Dikatakan Asriady, hal ini juga bukan tidak berdasar karena hitungan tersebut didasari beberapa hal yakni pihak eksekutif mendorong prolegda di tahun 2018 sebanyak 12 buah dan harus dipersiapkan 12 pansus yang tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

” Belum lagi kinerja kita harus menghasilkan Perda Inisiatif yang juga akan membutuhkan anggaran yang besar dan program-program tahunan lainnya yang harus dianggarkan yaitu peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Itu semua perlu anggaran. Karena itu usulan tersebut, kami kira sangat wajar dan logis. Dan ini tidak ada kaitannya terhadap tertundanya pembahasan karena sebenarnya substansinya adalah karena memang pihak eksekutif sudah sangat terlambat mendorong KUA-PPAS yang baru diserahkan pada 27 November 2017. Kan tidak masuk akal jika harus membahas hanya tiga hari saja,” jelas Asriady.

Hal senada dikatakan Robby Harun. Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, berdasarkan pedoman penyusunan APBD sudah jelas jika pengusulan KUA-PPAS lewat dari bulan November maka tidak ada jalan lain pemerintah harus bersiap menggunakan Perkada dan tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pembahasan KUA-PPAS.

“Jadi kalau persoalan itu saya kira haknya pak Bupati sebagai kepala daerah sebagai pengguna anggaran untuk menolaknya atau menerima,” tambah Asriady lagi. (sar)

 

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top