Berita

Kepala Bapenda Sosialisasikan Perda Nomor 8 Tentang Pajak Daerah

MAROS, BKM — Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel kembali menggelar sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Hotel Transit Jl Jl Poros Maros-Makassar, Kamis (7/12/2017).

Sosialisasi yang dibuka Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel Drs.H.Tautoto T.T Msi dihadiri seratusan peserta dari unsur pemerintah, pengusaha, dialer, LSM, OKP dan unsur masyarakat.

Dihadapan peserta, Kadis Tautoto mengatakan Perda yang baru disahkan ini dibuat untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah.

Mulai dari pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak, dan BBN-KB.

“Selama ini Pajak Daerah memberi kontribusi rata-rata sebesar 89% terhadap PAD Sulsel. Peraturan daerah ini telah berlaku selama tujuh tahun, dan dalam kurun waktu banyak regulasi yang melandasinya telah berubah,” jelas Kadis.

Sebelumnya lanjut Kadis, Perda Nomor 10 Tahun 2010, tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan secara progresif dengan interval sebesar 1%, yaitu kendaraan pertama sebesar 1.5%, kendaraan kedua 2,5% dan seterusnya sampai dengan paling tinggi 5,5%.

Dalam perda yang baru ini, tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 2,75%. Kebijakan ini tentu menguntungkan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, kebijakan ini ampuh untuk mengurangi tunggakan pajak progresif.

“Selama ini tarif progresif yang tinggi menyebabkan pemilik kendaraan mengalihkan kepemilikan kendaraannya atas nama orang lain. Hal ini menyulitkan petugas dalam hal pendataan dan penagihan pajak progresif,” terangnya.

Bukan hanya tarif progresif, dalam peraturan daerah ini, tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama juga turun dari yang sebelumnya sebesar 12,5% menjadi 10%.

Dengan penurunan tarif tersebut masyarakat diharapkan tidak lagi membeli kendaraan baru di luar Sulsel utamanya di Jakarta dan sekitarnya sebab saat ini tarif BBN kendaraan di selama ini berlaku di Jakarta dan sudah sama tarif BBN-KB di Sulsel.

Ditambahkan Kadis, untuk mengurangi angka tunggakan pajak, dispenda telah memberikan kemudahan setiap wajib pajak untuk membayar pajak enam bulan sebelum jatuh tempo pajaknya.

“Para wajib pajak tidak perlu lagi menunggu jatuh tempo masah berlaku PKB kendaraanya. Enam bulan sebelum jatuh tempo wajib pajak sudah bisa membayar perpanjangan pajak kendaraanya,”sebut Kadis.

Dikatakan Kadis pembayaran pajak PKB enam bulan kedepan dimaksudkan agar masyarakat yang pada umumnya bekerja disektor pertanian tidak lagi menyimpan uang hasil panennya hanya untuk menunggu jatuh tempo masah berlaku pajak kendaraanya.

“Jangan lagi menunggu jatuh tempo pajak PKBnya baru ke samsat, makin cepat makin bagus,” cetusnya.

Saat ini tengah dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai tindak lanjut dari Perda nomor 8 tahun 2017. Jika pergub telah terbit, tarif pajak baru ini sudah dapat diberlakukan.

Sebagai langkah awal, pihaknya memberikan intensif bagi dealer atau show room kendaraan untuk segera menerapkan tarif progresif yang ada.

“Kita usahakan pergubnya cepat selesai sehingga aturan baru ini sudah dapat diberlakukan pada Desember ini,” jelas Kadis. (Ari)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top