Sulselbar

Sanksi Pemecatan dan Pidana Menanti PNS Tak Netral

SIDRAP, BKM — Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidrap diberikan pencerahan agar tetap menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Seperti diketahui, Sidrap memiliki sekitar 6.000 ribu lebih ASN. Mereka yang tidak menjaga netralitas maka sanksi pemecatan dan pidana menantinya.

Hal itu dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Dr Anwar Borahima MH saat memberikan materi tentang menjaga Netralitas ASN di Wisma Mawar, Sidrap, Kamis, (7/12/2017).

“Bila ASN tidak netral, maka ada beberapa sanksi yang menantinya seperti hukuman ringan, sedang, dan berat. Yang berat ini bisa pemecatan dan pidana kurungan penjara selama enam bulan,” kata Mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Pangkep (2005-2010) itu.

Menurutnya, dengan menjaga netralitas tidak mengurangi loyalitas kepada pemerintah yang sah, serta negara. Loyalitas, kata Mantan Penasihat Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid Batara itu adalah bukan kepada orang ataupun kelompok tertentu.

Dikatakannya, menentukan pilihan boleh saja, akan tetapi tidak ikut terlibat didalamnya seperti pertemuan, ajakan, himbauan, seruang maupun pemberian barang.

Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sulsel, Muh Azry Yusuf. Ia menjelaskan, sosialisasi pencegahan terus dilakukan di daerah-daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi.

“Kami tidak menginginkan Pilkada ini bisa tercederai oleh pelanggaran-pelanggaran, salah satunya terkait netralitas ASN, Untuk itu, sosialisasi seperti ini sangat penting untuk melakukan pencegahan,” ucapnya.

Sementara, Ketua Panwas Sidrap, Muhardi mengaku, ASN di Sidrap sangat berpotensi tidak netral “Makanya, kita gencar melakukan sosialisasi pencegahan di lingkup ASN dengan harapan agar saat tahapan hingga pencoblosan tidak terjadi pelanggaran yang melibatkan ASN,” tegasnya.

Sementara, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Andi Amir A Wali mengaku, sangat mengapreasiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, hal ini tentunya bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran kepada ASN agar tetap netral.

Kegiatan ini, lanjut Amir merupakan tindakan pencegahan agar PNS tidak terlibat dan terjerumus dalam politik. Ia pun berterimakasih kepada Bawaslu Sulsel dan Panwas Sidrap yang sudah melakukan hal ini.

Sebab, kata dia dengan dilakukan sosialisasi ini, maka potensi pelanggaran dapat diminimalisir apapun bentuknya.

“Kan fungsi pencegahan yaitu memberi informasi terhadap potensi pelanggaran. Jadi kami harap tidak lagi ASN di Sidrap yang tidak netral, semuanya harus dan wajib netral,” pungkasnya. (Ady)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top