Metro

Bangunan Depan Graha Pena Bermasalah

MAKASSAR, BKM– Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, menjadwalkan pemanggilan ke pemilik bangunan berlantai dua yang berdiri kokoh di depan Gedung Graha Pena Makassar, Jalan Urip Sumoharjo. Pemanggilan dilakukan, Senin, (15/1) mendatang.
Pemanggilan itu dilakukan untuk memastikan aktivitas pembangunan di bangunan lantai dua sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Apalagi dari hasil peninjauan di lapangan yang pernah dilakukan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, terdapat kejanggalan pada kondisi bangunan dengan jalan umum. Dan kuat dugaan aktivitas pembangunan tersebut tanpa dilengkapi izin.
Kepala Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Sulyadi Supomo mengatakan, dari hasil peninjauan yang telah dilakukan ada kejanggalan pada bangunan, sehingga pihaknya meminta ke pemilik bangunan untuk datang ke Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan tanah termasuk izin tetangga.
” Kami sudah turun melakukan peninjauan bangunan dan kami melihat ada kejanggalan di bangunan tersebut. Jadi saya meminta pemilik bangunan datang ke kantor untuk memperlihatkan bukti seperti surat tanah serta termasuk perjanjian yang dilakukan pemilik bangunan bersama pemerintah kota dan izin dari Gedung Graha Pena yang katanya ada. Pemanggilan dilakukan supaya jelas proses dan prosedurnya,” kata Sulyadi, Kamis (11/1).
Ditanya apa isi dari perjanjian itu, Sulyadi tidak ingin menyebutkan lebih dulu. Ia memutuskan menyebutkan isi perjanjian ketika pemilik bangunan memperlihatkan bukti perjanjian berupa selembaran kertas.
” Saya belum tahu apa isi perjanjiannya. Tapi katanya ada perjanjian dibuat waktu pembebasan lahan pembangunan Fly Over. Di mana perjanjian itu katanya kalau lahannya sudah dibebaskan sudah tidak bisa membangun karena rolling atau garis sempadan jalan. Itu ditentukan sama petinggi dulu. Jangan maki tahu dulu siapa petinggi dulu, nanti setelah saya panggil dan lihat semuanya baru saya sampaikan,” sebutnya.
Menindaki bangunan bertingkat yang sudah memiliki progres pembangunan 60 persen tambah Sulyadi harus berhati-hati. Jangan sampai sikap yang diambil Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dipolitisasi.
“Saya tidak bisa bicara banyak sekarang, kalau saya bicara nanti dibilang dipolitisasi. Saya mau pertemukan masing-masing pihak untuk mengetahui sebenarnya dan pokok permasalahannya. Saya mau melihat semua bukti-bukti yang diucapkan pemilik bangunan, kalau tidak ada kita bertindak sesuai prosedur seperti penghentian pembangunan atau pembongkaran,” tegasnya.
Menyikapi hal itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto meminta ke dinas terkait untuk tidak menutup mata dengan persoalan aktivitas pembangunan tanpa izin. Di mana pembangunan tanpa izin tentu jelas melanggar dan harus ditindaki sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau memang benar tidak mengantongi izin, harus segera ditindaki. Saya minta dinas terkait tindak lanjuti,” tegasnya. (arf)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota.

To Top