Berita

Enam Jaksa Ditunjuk Sidangkan Kasus SPAM

MAKASSAR, BKM — Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Makassar, ditunjuk untuk menyidangkan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan, dan pemasangan pipa PVC, di Satuan Kerja (Satker) Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM) Provinsi Sulsel.

Kepala Seksi bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Helmi Adam, bahwa telah ada enam orang JPU yang telah ditunjuk untuk mengawal dan menangani perkara selama proses persidangan.

“Ada enam JPU kita tunjuk,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Makassar, Andi Helmi Adam, Selasa (13/2/2018).

Ketujuh tersangka masing masing Kepala Satker, Ferry Natsir, Mukhtar Kadir selaku PPK, Andi Kemal selaku Pejabat Pengadaan, Andi Murniati selaku bendahara.

Kemudian mantan Kasatker SPAM Kaharuddin dan Rahmad Dahlan selaku penandatangan SPM dan Muh Aras selaku Koordinator Penyedia.

Helmi mengatakan terkait rencana pelimpahan perkara tersebut ke persidangan belum bisa dipastikan, masih ada beberapa syarat yang harus dipersiapkan oleh tim JPU.

“Tidak ada masalah kalau syarat administrasinya sudah lengkap. Cuma kemungkinan masih ada yang mesti dilengkapi,” tandasnya.

Para tersangka saat ini diketahui mendekam di Lapas Kelas 1 Makassar. Mereka ditahan setelah pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, karena berkas perkara sudah dinyatakan lengkap dan layak untuk disidangkan.

Sebelumnya, Polda Sulsel menetapkan ketujuh orang ini setelah melalui proses penyelidikan. Perbuatan mereka diduga merugikan uang negara ke sebesar Rp2.466.863636, berdasarkan hasil temuan serta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Proyek tersebut dikerjakan dengan menggunakan dana, dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3,7 miliar. Dimana KPA diduga dengan sengaja melaksanakan pekerjaan peningkatan, pengelolaan serta pengembangan air minum.

Dengan melakukan pengadaan dan pemasangan pipa PVC di 10 Kabupaten, wilayah Provinsi Sulsel tanpa melalui proses tender lelang terbuka, melainkan anggaran tersebut justru dibagi-bagi menjadi paket proyek kecil, dengan sistem penunjukan langsung terhadap perusahaan sebagai penyedia.

Namun pekerjaan tersebut tidak dilaksanakn sesuai dengan, Surat Perintah Kerja (SPK), dengan modus rekanan yang ditunjuk hanyalah sebagai pelengkap administrasi, untuk kelengkapan pencairan anggaran tersebut.

Diketahui dalam beberapa kesempatan sebelumnya, tim penyidik Polda telah menyita uang kerugian negara, sebesar Rp 2 miliar dari tangan para tersangka. (mat)

Comments
Social Media Berita Kota
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2018 Berita Kota.

To Top