RUU PKS dan RKUHP Ditolak Keras Mahasiswa

by Gozy Filhaq
RUU PKS dan RKUHP - IGwanoja_utami

BERITAKOTA.CO.ID – RUU PKS dan RKUHP Ditolak Keras Mahasiswa Penolakan terhadap RKUHP dan RUU PKS terus mengalir di sejumlah daerah salah satunya di Jawa Tengah di mana para pendemo yang tergabung dalam kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia atau KAMMI kota Semarang langsung berunjukrasa dan menolak keras terhadap pengesahan rancangan kitab undang-undang dan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di depan Gedung DPRD Jawa Tengah yang berlangsung pada hari Senin 23 september 2019 kemarin.

Penolakan keras mahasiswa terhadap RUU PKS dan RKUHP bukan hanya terjadi di kota Semarang saja akan tetapi di berbagai daerah yang ada di Indonesia langsung menyerukan penolakan terkait rancangan undang-undang tersebut dikarenakan Salah Sasaran dan selanjutnya dengan membawa spanduk para mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI mendesak kepada pimpinan DPRD Jawa Tengah supaya bisa menemui mereka dan memberikan komitmen dalam penandatanganan untuk mendukung satu suara yaitu penolakan rencana undang-undang RUU PKS dan RKUHP.

Budiman Prasetyo selaku kepala Departemen kebijakan publik KAMMI kota Semarang menegaskan apabila RUU PKS dan RKUHP sangat mengancam demokrasi yang ada di Indonesia dikarenakan 13 pasal yang kontroversial tersebut berada dalam RKUHP salah satunya adalah pembatasan media kritik presiden dan beberapa pasal lainnya yang Sangat memberatkan bagi masyarakat Indonesia dikenakan pasal tersebut sepertinya melindungi martabat presiden malah bisa melemahkan kritik yang disampaikan warga terhadap kebijakan pemerintah.

Dengan adanya RUU PKS dan RKUHP yang dalam waktu dekat ini akan disahkan oleh DPR RI hal ini bisa membungkam kebebasan dunia jurnalistik dan selanjutnya berpotensi akan terjadinya pemberian media massa yang sudah ada sejak zaman Soeharto. Selanjutnya pada pasal rUU PKS budiman menegaskan ada beberapa pasal yang ambigu yaitu salah satunya memberi pintu bagi kasus pelecehan seksual atau kejahatan seksual dalam melakukan lebih leluasa.

Dikarenakan di dalam salah satu pasal RUU PKS yang sekarang ini memberi celah untuk melegalkan zina, melegalkan prostitusi dan yang paling membahayakan adalah melegalkan lgbt. Sehingga dengan adanya beberapa pasal ambigu di RUU PKS, seluruh mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI langsung menolak keras disahkannya RUU PKS dan RKUHP.

Selanjutnya masa KAMMI yang berdemo di Gedung DPRD Jawa Tengah diijinkan masuk ke dalam gedung dan langsung ditemui oleh wakil pimpinan DPRD Jateng yaitu quatly Abdul Qodir dan setelah adanya pertemuan hasilnya disepakati sebuah penandatanganan untuk menunda dan pematangan pasal-pasal undang-undang yaitu yang ada di RUU PKS dan RKUHP.

Wakil pimpinan DPRD Jawa Tengah menegaskan apabila pihaknya akan menyampaikan seluruh aspirasi para pendemo kepada DPR RI dan dirinya bersama staf sangat berharap supaya RUU PKS dan RKUHP tidak disahkan menjadi undang-undang terlebih dahulu, di mana Dirinya sepakat dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa.

You may also like