BERITAKOTA.CO.ID – Isi Pasal RUU PKS Yang Tuai Kontroversi Salah satu rancangan undang-undang yang saat ini menuai kontroversi baik di kalangan masyarakat, mahasiswa, dan anggota legislatif yaitu RUU PKS. Dimana rancangan undang-undang kekerasan seksual ya saat ini siap disahkan oleh DPR RI memang menjadi RUU yang terus menuai pro dan kontra salah satunya untuk yang tidak setuju dengan RUU PKS datangnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI.
Jazuli juwaini selaku Ketua Fraksi PKS mempunyai penilaian tersendiri terkait RUU PKS di mana isi pasal RUU PKS yang dalam waktu dekat ini siap untuk disahkan kan Ya itu terkait ketentuan mengenai definisi kekerasan seksual dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual dengan dominan perspektif liberal yang menurutnya tidak sesuai dengan nilai Pancasila, nilai agama, dan juga budaya ketimuran. Oleh karena itu, partai fraksi PKS menolak rancangan undang-undang tersebut.
Jazuli juwaini menambahkan kan apabila RUU PKS nantinya akan menciptakan sebuah budaya permisif atas perilaku seks bebas dan juga pencernaan di mana menurutnya definisi kekerasan seksual yang diatur pada pasal 1 UU penghapusan kekerasan seksual berbunyi, apabila kekerasan seksual ialah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, yang atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas dikarenakan ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender yang berakibat pada penderitaan secara fisik, psikis, seksual, terjadinya kerugian ekonomi, budaya, sosial, dan politik.
Sementara itu untuk cakupan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam pasal 11 sampai pasal 20, dimana untuk pasal 11 ayat 1 menyatakan apabila kekerasan seksual di dalamnya terdiri atas:
- Terjadinya pelecehan seksual
- Eksploitasi seksual
- Pemaksaan kontrasepsi
- Pemaksaan aborsi
- Pemerkosaan
- Pemaksaan perkawinan
- Pemaksaan pelacuran
- Perbudakan seksual
- Penyiksaan seksual.
Selanjutnya di pasal 11 ayat 2 di sana tertulis kan apabila kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didalamnya meliputi sebuah peristiwa kekerasan seksual yang ada di dalam lingkup relasi personal, selanjutnya rumah tangga, relasi kerja, publik, dan termasuk yang ada dalam situasi konflik bencana alam dan situasi khusus yang lain.
Hampir sama dengan yang diungkapkan oleh petinggi partai PKS, hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua Majelis Syuro PKS dirinya memberikan pandangan apabila RUU PKS sama sekali tidak merujuk untuk nilai-nilai padahal hal tersebut adalah amanat dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Hidayat Nur Wahid mengatakan dan apabila dalam undang-undang pasal 29 di sana sudah ditegaskan jika negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan pastinya harus sesuai dengan nilai agama dan harusnya hal tersebut menjadi rujukan utama. Dirinya menegaskan apabila fraksi PKS yang ada di DPR RI semenjak awal sudah mengusulkan sejumlah perbaikan di dalam RUU PKS termasuk salah satunya yaitu ketentuan Pancasila, undang-undang dasar, dan mempertimbangkan nilai agama yang yang selama ini diakui di Indonesia, akan tetapi ternyata rujukan dari partai PKS tidak diterima.
Berbeda dengan pandangan fraksi PKS yang tidak setuju dengan RUU PKS, azriana Manalu selaku ketua Komnas Perempuan dan dirinya memberikan tanggapan Apabila pihak yang bersikap kontra hanya memahami teks RUU PKS dari perspektif yang sangat keliru di mana menurutnya RUU PKS adalah lex specialist ah atau sebuah undang-undang kitab UU hukum pidana yang sudah mengatur secara umum termasuk Salah satunya yaitu sangat erat berkaitan dengan moral dan kesusilaan an dan hal ini sudah ada di dalam KUHP.
Azriana menambahkan apabila RUU PKS menurutnya tidak bisa tumpang tindih dengan regulasi yang telah ada dikarenakan rancangan undang-undang tersebut tidak bicara terkait kejahatan terhadap kesusilaan akan tetapi hanya bicara soal kekerasan seksual yang bukan kekerasan seksual itu bisa dibahas di undang-undang lain sehingga menurutnya, RUU PKS haruslah disahkan oleh DPR RI.
